Government Capacity in` Recovering Tourism Sector in the Pandemic Period

The Covid-19 pandemic reduced national income in the tourism sector. Government capacity is needed to overcome these problems. Using comparisons between Indonesia and Thailand, this study aims to test the government's capacity to restore the tourism sector during a pandemic. This comparison is necessary in order to obtain an in-depth analysis of the capacity of governments representing ASEAN in the recovery of the tourism sector. The literature study method and secondary data were used in this research. The data analysis used a qualitative descriptive approach. The results of the study found that the governments in both countries had sufficient capacity to restore the tourism sector due to the Covid-19 outbreak. However, the capacity of the Thai government is somewhat better in integrating tourism recovery efforts and preventing the transmission of Covid-19. However, bribery and corruption are found in Thailand. This study concludes that the recovery of the tourism sector during a pandemic requires the capacity of the government to provide a number of economic stimulus packages that are integrated with regulatory health and quarantine protocols

Jangkauan Program Tumpangsari Terhadap Orang Miskin : Sebuah Program Contoh Dari Tiga Desa Hutan Di Wilayah KPH Banyumas Timur(the Outreach of Tumpangsari Programme to Poor People:an Example From Thkee Forest Villages in East Banyamas Forest Districy)

Penelitiani ni bertujuan mengevaluasi jangkauan program tumpangsari terhadap orang miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang yang layak untuk mendapatkan program tetapi berada di luar program. H al ini terjadi karena proses pernbagian lahan yang tidak diawali dengan penilaian kelayakan klien. Agar jangkauan program tumpangsari mampu mengakomodasi bagian terbesar dari kelompok masyarakat yang paling miskin, Perubahan kelembagaan dari status kepemilikan hutan dari kepemilikan negara menenjadi kepemilikan masyarakap terlu dipertimbangkan sehingga akses masyarakat miskin terhadap aset sumberdaya hutan akan terbuka lebih lebar sekaligus memupuk rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya hutan

Spirit of Bureaucratic Change of Decision Makers in Banyumas District Facing Challenges in the VUCA Era

Decentralization requires the bureaucracy to be able to solve various problems faced by the community at the local level. Meanwhile, the context of social change in society is directly proportional to the complexity of opportunities. The greater the complexity of the opportunity, the greater the uncertainty. The VUCA Era created uncertainty in human civilization, including public administration. Public administration must ensure how far the uncertainties in the VUCA Era can be anticipated in efforts to organize public administration, particularly in the decision-making process. For this reason, this article aims to identify the spirit of change in decision-making bureaucrats in Banyumas Regency to face the VUCA Era. The method used is a descriptive quantitative approach. Data was collected using a survey method for decision-making bureaucrats within government agencies in Banyumas Regency. The results of the study show that the level of spirit of change in decision-maker bureaucrats in Banyumas Regency in facing challenges in the VUCA era is at a moderate level. This indicates that decision-making bureaucrats still need support and encouragement in facing challenges in the VUCA era, especially adaptability and sustainable positive change

Memadukan Inovasi dan Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam berbasls kearifan lokal telah terbukti efektif dalam menjaga sustalnabllitas llngkungan, Mekanisme kepatuhan rnelalul pemberlakuan nilai dan normal soslal dan budaya yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam menjadi entry point bekerjanya instrumen kearifan local. Namun demikian, kearifan lokal tidak dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan jika tidak diparalelkan dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang adaptlf dengan kapasitas masyarakat lokal, Makalah ini mencoba untuk mendeskripsikan pentingnya upaya untuk memadukan inovasi dan kearifan lokal sebagai basis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengalaman riset penulis dan telaah literatur menjadi material penting dalam menganalisis hubungan inovasi dan kearifan lokal, Sebagai penutup, makalah ini mengidentifikasikan rumusan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan basis inovasi dan kearifan lokal

Governansi Publik Era New Normal

Abstrak. Bab ini mengulas tentang dampak pandemi Covid-19 pada 2020 yang menghasilkan situasi New Normal (Kenormalan Baru) terhadap praktik governansi di sektor publik. Era New Normal menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah untuk mengubah cara-cara lama menjadi cara-cara baru dalam mengelola krisis sosial dan ekonomi. Berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi pada 1990an, krisis yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 tidak sajamenciptakan krisis finansial tetapi juga krisis sosial di level akar rumput dalam masa yang lebih lama. Kelangkaan pengalaman dalam mengelola krisis yang diakibatkan oleh pandemi global telah menyebabkan pemerintah berada dalam situasi yang sangat sulit dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan keterbatasan informasi dalam mengelola era New Normal mendorong pemerintah untuk lebih efisien, akuntabel dan partisipatif dalam mengelola sumber daya publik. Implikasi untuk riset administrasi publik di era New Normal sebaiknya difokuskan pada respons pemerintah bersama multistakeholder dalam mengurangi beban sosial ekonomi yang dialami masyarakat agar tetap survive melalui berbagai layanan publik

Analisis Pengaruh EVA (Economic Value Added) Dan Profitabilitas Terhadap Earning Per Share (Study Kasus Perusahaan Automotive dan Allied Products yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)Periode 2006-2010 )

Keuntungan yang diperoleh pemegang saham terkait dengan penerimaan laba per saham (EPS) ditentukan oleh profitabilitas dan kemajuan perusahaan yang tercermin dari nilai tambah perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menguji dan mengetahui kembali pengaruh EVA (Economic Value Added) dan Profitabilitas yang diukur menggunakan NPM (Net Profit Margin), ROA (Return on Assets), dan ROE (Return on Equity) terhadap EPS (Earning Per Share) perusahaan Automotive dan Allied Products di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010. Penelitian menggunakan metode studi empiris dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go public yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan bidang automotive dan allied products di BEI pada periode tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Economic Value Added (EVA) berpengaruh positif terhadap EPS. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang memperoleh thitung sebesar 4,039 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya semakin tinggi rasio EVA, maka EPS semakin meningkat; (2) Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap EPS. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang memperoleh thitung sebesar 0,557 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Artinya kenaikan atau penurunan NPM tidak berimplikasi pada EPS; (3) Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap EPS. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang memperoleh thitung sebesar 1,044 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Artinya kenaikan atau penurunan ROA tidak berimplikasi pada EPS; (4) Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap EPS. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang memperoleh thitung sebesar 2,229 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya semakin tinggi rasio ROE, maka EPS semakin meningkat; (5) EVA, NPM, ROA, dan ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap EPS. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 10,563 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya variasi EPS dapat dijelaskan oleh EVA, NPM, ROA, dan ROE

Analysis of Indonesian Tourism Potentials Through the Sustainable Tourism Perspective in the New Normal Era

This article is part of an international relations study conducted by the authors. This study aims to illustrate the extent to which Indonesia can get out of the “entanglement” of the COVID-19 pandemic, especially in the tourism industry sector. Another purpose of writing this article is to analyze the Indonesian government’s role in using the term “new normal” and its relation to sustainable tourism during the COVID-19 pandemic has not ended. Tourism during the COVID-19 pandemic is the focus of the discussion of this article because it is one of the industries most harmed by this pandemic. Globally the loss of world tourism reaches US$22 billion. This figure will continue to increase as long as this pandemic cannot be controlled through vaccines and drugs. No exception for Indonesia, which lost the country’s original income from this sector, reaching tens of trillions of rupiah in just four months since WHO announced COVID-19 as a global pandemic. The new normal situation during the ongoing COVID-19 pandemic is an opportunity as well as a challenge for world tourism in general and Indonesian tourism in particular. The change in lifestyle and habits of the community in traveling directly or indirectly has “hit” this industry very hard. Undeniably, reactivating tourism industry activities do have considerable risk, but on the other hand, many sectors depend on this industry. Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) strategy conducted by the Indonesian government is one of the efforts in re-mobilizing Indonesia’s tourism sector amid the COVID-19 pandemic, as well as the opportunity to apply three main principles of sustainable tourism in the new normal era, namely involving the social sector in policy engagement, maintaining the sustainability of natural resources and making sustainable development a synonym of economic growth

ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PURBALINGGA

Abstrak Pada tahun 2020, Purbalingga menjadi salah satu zona merah akibat pandemi COVID-19. Data dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengidentifikasi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan lini 2. Jumlah pasien positif COVID-19 di Purbalingga terus meningkat. Pemerintah Purbalingga berupaya keras untuk mencegah penyebaran wabah dengan himbauan seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, serta praktik higienis lainnya. Namun, banyak masyarakat Purbalingga yang tidak mematuhi himbauan tersebut, sehingga jumlah pasien positif terus bertambah. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara kepada informan yang relevan dari POLRES Purbalingga dan BPBD Purbalingga. Hasil analisis menunjukkan bahwa POLRES dan BPBD Purbalingga memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menegakkan disiplin masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk respons yang terkoordinasi. Langkah konkret seperti kampanye 5M, penegakan jarak sosial, dan dukungan dalam program vaksinasi menunjukkan komitmen POLRES dan BPBD Purbalingga dalam mengurangi risiko penularan dan melindungi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, COVID-19, POLRES Purbalingga, BPBD Purbalingga, Keterlibatan Stakeholder

Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perairan: Kasus Aksi Kolektif antara Industri dan Nelayan Tradisional di Sungai Donan Cilacap

Kebijakan publik yang mengatur sumber daya alam sering gagal untuk mengatasi konflik kepentingan di antara para penggunanya. Dengan menggunakan kasus Cilacap di Jawa Tengah, kami mengkaji resolusi konflik yang diprakarsai oleh industri sebagai respons terhadap ketidakefektifan pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sungai baik sebagai zona konservasi maupun lalu lintas kapal. Dengan menerapkan kerangka teoritis berdasarkan konsep tindakan kolektif, kami menganalisis peran industri dalam mengatasi kegagalan kebijakan ditunjukkan oleh sungai-terkait konflik di antara pemerintah daerah, industri dan nelayan tradisional. Analisis kami menunjukkan bahwa tindakan kolektif dan tawar-menawar antara industri dan nelayan tradisional telah mendorong mereka untuk mengembangkan solusi atas persoalan mereka. Selain itu, kami menemukan bahwa resolusi konflik meniadakan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh industri dalam bentuk biaya mengamankan lalu lintas kapal